Geliat Transportasi

 

ALAT TRANSPORTASI primitif seperti enggan beranjak dari Sulawesi Tenggara, provinsi yang terbentuk tahun 1964 dan diperingati setiap tanggal 27 April. Setidak-tidaknya di era 1970-an hingga 1980-an, di sebagian wilayah provinsi ini masih menggunakan kuda dan rakit sebagai sarana dan prasarana transportasi.

Sementara di beberapa wilayah yang lain berangsur muncul alat-alat pengangkutan modern, kendati operasi pelayanannya terbatas dan tersendat. Belum optimal dari aspek aksesbilitas (keterjangkauan), keteraturan, kenyamanan, dan kecepatan. Pesawat Garuda jenis Dakota DC-3, misalnya, harus terbang dua setengah jam pada rute Makassar – Kendari.

Pesawat tersebut dioperasikan Garuda Indonesia Airways (GIA, Garuda) ) dan dipatok mendatangi Bandar Udara Wolter Robert Monginsidi (kini telah berubah nama menjadi Haluoleo), dua kali dalam seminggu.

Sarana dan prasarana transportasi laut masih mengandalkan kemahiran dan bakat alam para pelaut yang diwariskan leluhur. Motorisasi armada pelayaram rakyat harus diakui telah dilaksanakan pada pertengahan 1970-an. Akan tetapi soal kenyamanan dan kecepatan tetap merupakan kebutuhan yang langka. Bahkan, kegiatan transportasi dalam rangka mobilitas orang maupun barang, setiap saat terancam bahaya kecelakaan laut akibat cuaca buruk dan ganasnya ombak.

Patut diingat bahwa era motorisasi perahu rakyat dilakukan secara nasional atas prakarsa Presiden Soeharto sendiri mengingat fungsi dan peran pelayaran rakyat sangat besar dalam mendukung pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok pulau-pulau kecil dan terpencil di Nusantara. Pada bulan Juli 1976, Presiden memanggil sejumlah pimpinan Pusat Pelayaran Rakyat (Pelra) ke Bina Graha, di antaranya termasuk Drs H La Ode Manarfa sebagai Ketua Umum Pelra. Ketika itu Pak Harto secara simbolik menyerahkan kredit 100 motor diesel untuk perahu yang berkekuatan 30 sampai 100 PK.

La Ode Manarfa adalah tokoh senior Sultra yang ketika itu menjadi anggota DPR/MPR. Putra Sultan Buton terakhir, La Ode Muhammad Falihi. ini dikenal dekat dengan rakyat Buton yang umumnya hidup sebagai pelaut. Dengan perahu layar kecil bermuatan 30 ton pelaut Buton mampu mengarungi samudera.

Maka tidak heran jika Manarfa mendapat kehormatan dari Kepala Negara untuk tampil ke depan memegang panji-panji gerakan moderninasi pelayaran rakyat. Yaitu proses perubahan berkelanjutan dari penggunaan layar yang mengandalkan tenaga angin ke mesin yang mampu mengatasi persoalan jarak dan waktu.

Sementara itu, perspektif transportasi darat justru lebih getir. Akses jalan sebagai prasarana transportasi darat merupakan barang langka pula bagi Sultra. Kondisi transportasi di Kota Kendari haanyalah sebuah contoh. Ibukota provinsi dan juga pusat pemerintahan kabupaten, itu memiliki hanya satu jalur jalan. Satu-satunya ruas tersebut membelah kota mulai dari mulut pelabuhan hingga ke arah batas kota.

Ada jalan poros bak sabuk yang menghubungkan pantai timur jazirah Sulawesi Tenggara di Kota Kendari dengan pantai barat jazirah itu di Kota Kolaka. Tetapi ruas ini masih sangat menyengsarakan. Akses Kendari – Kolaka sepanjang 173 kilometer itu biasa ditempuh selama 2-3 hari dengan kendaraan roda empat. Pengalaman penulis sendiri, ditempuh dua hari dalam sebuah perjalanan ke Makassar pada tahun 1973.

Kondisi badan jalan masih berupa tanah, yang berubah menjadi kubangan pada saat hari hujan. Rintangan juga biasa berupa pohon tumbang yang melintang di tengah badan jalan. Penumpang, sopir, dan kernet harus bergotong royong untuk mengatasi rintangan saat melalui medan berat seperti itu.

Ketika poros Kendari-Kolaka pada akhirnya mulai tersentuh aspal, jaringan jalan di tempat lain masih berupa medan berat. Liar! Namun, tangan-tangan ajaib berbicara lain. Dalam kondisi medan seperti itu mobilitas orang dan barang tetap terjadi, meski tentu saja dengan tempo yang lambat dan tersendat. Gejala tersebut membuktikan bahwa dinamika sosial dan ekonomi tidak bisa terbendung oleh keterbatasan infrastruktur.

Pertambahan penduduk dan kebutuhan untuk melakukan mobilitas terkait kegiatan produksi, jual beli dan perdagangan, kegiatan pendidikan, kesehatan, serta pergerakan penduduk ke kota dan sebaliknya merupakan jawaban mengapa tembok kesulitan transportasi bisa jebol. Transportasi menjadi kebutuhan bersifat sangat strategis bagi manusia dalam upaya mengejar dan mencapai kualitas hidupnya.

Pemerintah tak hentinya berupaya membangun infrastruktur untuk menciptakan kemudahan masyarakat melakukan aktivitas. Masalahnya, pembangunan tidak semudah membalikkan tangan. Keterbatasan sumber daya keuangan membuat pembangunan tak mungkin menyelesaikan banyak persoalan sekaligus. Oleh karena itu, sebagaimana sektor-sektor pembangunan lainnya, penyediaan infrastruktur jalan juga harus dilakukan secara bertahap.

Rakyat mesti bersabar dan berdamai dengan keterbatasan itu. Maka budaya rakit pun tetap dipertahankan. Rakit berfungsi menyeberangkan kendaraan bermotor dan orang pada alur-alur sungai dan pantai perairan dangkal yang belum memiliki sarana pelabuhan.

Era hewan kuda sebagai alat transportasi masih eksis pula. Alat angkutan kuda masih terseok-seok di Kabaena, pulau penghasil gula merah dan kerbau di Sultra. Masyarakat yang tak memiliki hewan kuda, mau tidak mau harus menggunakan otot dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk perjalanan dan pekerjaan mengangkut barang dari dan ke mana saja.

Sekitar satu dekade sebelum Orde Baru tumbang, era kuda maupun rakit akhirnya lenyap juga dari dunia transportasi Sultra. Namun demikian tidak berarti infrastruktur jalan sudah dalam kondisi baik. Masih sedikit ruas jalan yang dapat dilalui dengan nyaman karena telah dilapisi aspal. Jalan nasional pun tidak semua terawat baik, apalagi jalan provinsi dan kabupaten. Jalan desa lebih menyedihkan.

Pada dasarnya, daerah kabupaten dan kota di Sultra telah terakses sistem transportasi darat maupun laut. Beberapa celah laut di antara daratan dan pulau, atau celah antara dua pulau telah terhubung dengan sistem transportasi darat melalui angkutan penyeberaangan kapal feri sebagai jembatan terapung.

Ibukota provinsi yang terletak di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara telah terkoneksi dengan kota-kota kabupaten di wilayah kepulauan melalui lintas penyeberangan kapal feri Torobulu – Tampo, dan Wara – Bau-Bau. Konektivitas Kota Kendari dengan Makassar sebagai kota dagang terbesar di kawasan timur, juga telah terbangun dengan baik. Hubungan darat kedua provinsi tersebut dilakukan melalui jembatan terapung pada lintas feri Kolaka – Bajoe.

Transportasi udara berkembang lebih signifikan. Perkembangan ini nyaris tak terpengaruh gonjang-ganjing politik pasca reformasi yang membuat pambangunan berjalan stagnan hampir di semua sektor. Bandara Wolter Monginsidi menjelang tahun 1980-an telah melayani penerbangan pesawat jet jenis Fokker-27 atau Fokker-28. Kemudian memasuki era 1990-an, pesawat berbadan lebar jenis boeing menggantikan pesawat lebih kecil jenis Fokker tadi.

Bahkan, bandara perintis Betoambari di Bau-Bau juga mulai dioperasikan dengan menggunakan pesawat kecil. Kolaka dan Wakatobi tak ketinggalan. Melalui lobi-lobi intensif Wakil Kepala Dinas Perhubungan Sultra di awal tahun 2000-an, Hado Hasina, pemda setempat diizinkan membangun Bandara Tangketada di Kolaka, dan Bandara Matahora di Wakatobi.

Seperti disebutkan di atas, kegiatan pembangunan di Indonesia mengalami stagnasi pasca reformasi. Kerusakan ekonomi akibat resesi, munculnya bencana alam secara bertubi-tubi, konflik sosial dan gejala desintegrasi, serta berkembangnya demokrasi liberal transaksional yang berujung politik saling menjatuhkan, semuanya membuat energi bangsa terkuras habis.

Menjelang 20 tahun masa gonjang-ganjing itu, rakyat memutuskan memilih Presiden dari orang biasa-biasa, bukan jenderal, bukan pemimpin partai, bukan pula orator, dan juga bukan ahli propaganda. Secara politis dia lemah tetapi memiliki kekuatan ini: komitmen untuk bersungguh-sungguh melanjutkan pembangunan, semangat kerja keras, dan memiliki integritas serta dedikasi yang tinggi. Dialah Joko Widodo alias Jokowi, mantan pengusaha mebel yang melesat menjadi walikota, gubernur, dan kemudian Presiden Republik Indonesia ke-7.

Presiden Jokowi mewujudkan komitmennya. Di tengah kegaduhan politik dan caci maki yang terus membayangi pemerintahannya, Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla melanjutkan pembangunan yang menggelegar ke seluruh pelosok negeri. Perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur adalah prioritas sambil membangun proyek-proyek baru, masih di bidang infrastruktur. Hasilnya pun mulai kelihatan dan dirasakan rakyat. Perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi, misalnya, telah menghentikan impor beras. Artinya, swasembada pangan (beras) telah tercapai kembali seperti di zaman Pak Harto.***

 

 

Iklan

Geliat Transportasi di Sutra

INVESTASI SEKTOR PERHUBUNGAN TINGKATKAN PAD

KURANG dari setahun penataan sektor perhubungan di Sulawesi Tenggara telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus. Indikatornya adalah meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini.

Seperti dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina, target PAD tahun lalu ditetapkan Rp 4 miliar. Realisasinya adalah Rp 6 miliar. Tahun ini bisa tercapai Rp 10 miliar dari target Rp 6 miliar.

Arti dari kenaikan PAD tersebut sesungguhnya merupakan penegasan bahwa dana APBD yang dikeluarkan untuk membangun sektor perhubungan, tidaklah sia-sia. Dana itu pasti kembali dan guliran bolanya akan semakin membesar bak es salju (snow ball).

Maka, Gubernur bersama DPRD Sultra jangan ragu melakukan investasi untuk mendukung program pembangunan sarana perhubungan baik darat, laut, maupun udara. Dampaknya tidak hanya menjamin kelancaraan arus barang dan orang tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Hado Hasina bergelar master transportasi dan doktor tentang modifikasi aspal Buton. Ia dilantik sebagai Kadis Perhubungan Sultra bulan Oktober 2016. Hado kemudian membuat pola penataan dan pembangunan transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam satu kesatuan (sistem) yang terpadu, disebut Tataran Transportasi Wilayah Sultra. Landasan program ini telah diformalkan dalam suatu peraturan gubernur (Pergub).

Program di subsektor laut meliputi penataan dan pengembangan 6 pelabuhan yang telah diusahakan selama ini, termasuk pelabuhan Kendari dan Bau-Bau sebagai gerbang utama. Empat lainnya ialah pelabuhan Raha, Kolaka, Pomalaa, Langara.

Selain itu masih ada sekitar 24 pelabuhan laut dan pelabuhan kapal feri di daerah-daerah pemakaran kabupaten yang juga menuntut perhatian dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi di kawasan-kawasan pertumbuhan baru tersebut.

Semua pelabuhan tersebut adalah titik perhentian atau tempat transit perjalanan barang dan orang. Di setiap titik dibutuhkan penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan publik. Jasa yang disediakan sarana dan prasarana dalam bentuk terminal laut dan darat, ini dibayar oleh pengguna bagi pundi-pundi APBD.

Hado mengatakan, Sultra sangat tertinggal dalam hal penyediaan sarana pendukung infrastruktur terutama di subsektor perhubungan darat. Sampai saat ini Kendari belum memiliki terminal penumpang angkutan darat.

Padahal, ibu kota provinsi Sultra tersebut sejak lama menjadi titik tujuan dan atau tempat transit perjalanan darat dalam sistem angkutan antarkota, antarkabupaten, dan antarprovinsi. Sejak tahun 1970-an hubungan darat Kota Kendari dengan Makassaar telah berjalan baik.

Lintas penyeberangan Kolaka – Bajoe (Kabupaten Bone, Sulsel) merupakan jalur pelayaran kapal-kapal feri sebagai mata rantai hubungan darat kedua ibu kota provinsi tersebut. Belakangan berkembang pula pelabuhan feri dalam wilayah lokal Sultra. Sehingga hubungan darat Kota Kendari dengan daerah-daerah di kepulauan pun makin ramai dan lancar.

Perkembangan tersebut tidak diikuti penyediaan terminal darat minimal kelas B di Kendari. Hado mengatakan, terminal atau titik simpul dalam jaringan transportasi jalan adalah sarana pelayanan publik.

Biaya pembangunan terminal baik kelas maupun kelas B adalah porsi APBN. Daerah tinggal mengajukan proposal. Kemudian pemerintah kota juga harus berkontribusi terkait penyiapan lahan (lokasi).

Terkait pembangunan terminal darat maupun laut, Hado ingin menerapkan pola kerja sama pemerintah dengan masyarakat (privat public partnership). Konsep ini sudah mulai dilaksanakan sehingga target-target penerimaan PAD belakangan ini makin lancar.

Contoh kecil adalah penyediaan gazebo berukuran 4 kali 4 meter di beberapa tempat dalam kawasan pelabuhan feri maupun halte bus atau angkot (angkutan kota). Warga setempat menyediakan lahan kemudian mereka diberi hak berjualan aneka makanan dan minuman di situ. Gazebo tetap disewa dengan murah.

Obsesi yang ingin segera diwujudkan Hado Hasina ialah hadirnya terminal di setiap titik perhentian atau tempat transit yang menyediakan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa angkutan darat dan laut. Di situ ada ruang tunggu, depot makanan dan minuman, kamar mandi dan toilet, ruang shalat (mushala), ruang penginapan, toko aneka barang kebutuhan, dan sebagainya.

Pembangunan fasilitas dan sarana kemudahan pendukung infrastruktur transportasi tersebut dapat melibatkan masyarakat pengusaha melalui kerja sama pola privat public partnership seperti diinginkan Hado.

Dengan demikian, pembangunan sektor perhubungan merupakan salah satu strategi percepatan pertumbuhan bagi peningkatan daya saing provinsi ini.

KNEKTIVITAS PULAU BUTON DENGAN KENDARI PRESTASI BESAR NUR ALAM

 

TERWUJUDNYA konektivitas Pulau Buton dengan Kendari di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara, nyaris luput dari perhatian kita selama ini. Padahal, perkembangan tersebut sebetulnya bernilai historis bagi perjalanan pembangunan di Provinsi Sultra.

Lebih spesifik lagi, terbangunnya konektivitas itu merupakan prestasi besar dan luar biasa bagi Nur Alam sebagai gubernur di provinsi ini selama dua periode.

Pernyataan di atas dikemukakan Hado Hasina saat berbincang dengan saya belum lama ini. Kepala Dinas Perhubungan Sultra tersebut menambahkan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas kebijakan Nur Alam sejak awal masa jabatannya untuk merespons wilayah-wilayah yang masih terisolasi, baik karena faktor kondisi jalan dan jembatan maupun karena karakter geografis pulau-pulau yang terpisah oleh laut dan selat.

Menurut Hado, masyarakat Buton Utara sangat terbantu dan sangat menikmati terwujudnya konektivitas dengan Kendari di daratan besar. Setiap saat (dalam segala cuaca) mereka bisa ke Kendari atau ke daerahnya tanpa khawatir tentang ombak Laut Banda atau tanpa kesulitan sarana transportasi.

Terbukanya akses Pulau Buton dengan daratan besar sebenarnya telah berlangsung lebih setahun, ditandai peresmian pelabuhan feri di Amolengu (daratan besar) dan Labuan (daratan Pulau Buton) pada 20 Februari 2016 oleh Menteri Perhubungan saat itu Igantius Jonan.

Sekaligus juga menteri saat itu meresmikan pengoperasian jembatan terapung berupa kapal feri lintas Amolengu – Labuan (8 mil). Maka, sejak itu nadi kehidupan sosial ekonomi pulau dan daratan besar, berdenyut lebih kencang. Jonan ketika itu menyebut bahwa hubungan konektivitas pulau-pulau dan daerah di kawasan timur akan semakin ditingkatkan, dalam rangka mewujudkan komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Penyatuan daratan besar dan Pulau Buton dalam satu sistem perhubungan darat tidak hanya dinikmati masyarakat kabupaten dan kota di daratan pulau itu melainkan juga warga gugusan pulau-pulau Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko (Wakatobi). Wakatobi yang dulu dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi, kini telah berstatus kabupaten.

Bahkan, Kabupaten Wakatobi kini oleh pemerintah pusat dijadikan salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Andalannya adalah Taman Nasional Laut yang telah dikenal di mancanegara, terutama wisatawan yang menyenangi keindahan bawah laut.

Pulau Wanci sebagai pusat pemerintahan sejak beberapa tahun lalu telah terkoneksi dengan daratan Pulau Buton melalui lintas kapal feri Kamaru – Wanci. Dengan demikian, destinasi wisata tersebut kini telah terintegrasi secara konfrehensif dengan ibu kota provinsi melalui sistem jaringan transportasi darat.

Hado Hasina mengatakan, semua selat di gugusan pulau-pulau Wakatobi akan difungsikan sebagai lintas kapal feri. Sehingga semua pulau akan terangkai oleh hubungan konektivitas satu sama lain.

Pendek kata, saat ini tidak ada lagi jarak antara daratan besar dan wilayah kepulauan. Mobilitas barang dan orang praktis telah berjalan lancar.

Kondusivitas tersebut kemudian menjadi tantangan bagi warga setempat untuk bekerja keras meningkatkan produksi dan produksivitas. Sebab akses ke simpul-simpul perdagangan dan pemasaran tidak masalah lagi.

Gerbang Utama Sultra

Sejak awal Nur Alam telah menunjukkan komitmen untuk membangun sektor perhubungan di Sultra. Dua hari setelah dilantik sebagai gubernur di periode pertama, dia menyusuri sudut-sudut pantai Teluk Kendari untuk menentukan lokasi pelabuhan Kendari yang baru. Dia didampingi Walikota Kendari, Asrun.

Dia ingin menyiapkan pelabuhan lebih besar untuk menyongsong masa depan kemajuan ekonomi dan pedagangan di provinsi ini. Sebab pelabuhan peninggalan era penjajahan Belanda yang lokasinya agak jauh masuk ke dalam teluk, dipandang tak representatif lagi.

Alhasil, titik pelabuhan baru itu kemudian ditempatkan di Bungkutoko, sebuah kawasan berbentuk pulau pada saat air pasang di mulut teluk. Prakarsa ini disambut baik pemerintah pusat dengan dukungan anggaran secara bertahap hingga selesai.

Pelabuhan baru ini oleh Hado disebut sebagai pintu gerbang ekonomi Sultra. Pelabuhan ini merupakan salah satu dari 24 pelabuhan di Indonesia yang dikembangkan sebagai lintasan tol laut oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam rangka tol laut pelabuhan Bungkutoko diperluas dengan pembangunan dermaga petikemas oleh PT Pelindo dengan biaya sekitar Rp 1 trilyun. Selain itu Pemda Sultra juga menyiapkan kawasan bisnis (kawasan industri penunjang). Kawasan ini berupa urukan dengan biaya diharapkan dari APBD Perubahan 2017 ini.

Lokasi pelabuhan baru Bungotoko berhadapan dengan Laut Banda. Kendati sekitar 5 mil ke depan terdapat Pulau Bokori, gulungan ombak Laut Banda masih tetap menerpa dermaga pelabuhan tersebut.

Masalah itu sejak awal saya kritik soal penempatan lokasi. Namun, Hado mengatakan, terpaan ombak itu akan diatasi dengan pembangunan sarana pemecah ombak di ambang masuk kolam pelabuhan. Sarana itu bisa berbentuk tanggul dan juga bisa benda terapung.

Sebagai pintu gerbang utama ekonomi Sultra Hado menyebutkan, pelabuhan baru tersebut kini telah terakses dengan lokasi pusat industri berbasis nikel di Morosi, Kabupaten Konawe. Juga dengan Bandara Haluoleo. Proyek industri di Morosi dibuka investor era pemerintahan Jokowi-JK.***

 

 

Terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton di Tangan Nur Alam

Oleh Yamin Indas

 

        HASRAT pemekaran eks-kesultanan Buton menjadi sebuah provinsi bukanlah keinginan berlebihan. Selain mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat daerah pinggiran, juga untuk memberi ruang lebih luas bagi pelestarian dan pengembangan nilai budaya maupun sejarah kerajaan Islam masa lalu di daerah itu.

        Mendiang La Ode Kaimoeddin melontarkan gagasan pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 1997 menjadi dua provinsi dengan pembentukan provinsi baru yang dia sebut Provinsi Sultra Kepulauan. Cakupan wilayahnya saat itu baru meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, dan Kota Bau-Bau.

Ketika terbentuk menjadi provinsi tahun 1964, Sultra ditopang empat kabupaten sebagai pilar. Dua kabupaten yaitu Kendari dan Kolaka berada di daratan besar. Dua lainnya merupakan kabupaten pulau yaitu Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna.

Demam pemekaran di era reformasi telah membuahkan 11 kabupaten baru di Sultra. Kini, Sultra ditopang 15 kabupaten dan dua kota. Daratan besar ketempatan tujuh kabupaten dan satu kota, sedangkan di wilayah kepulauan terdapat delapan kabupaten ditambah satu kota.

Gagasan mendiang Gubernur Sultra dua periode tadi kemudian menempuh jalan terjal. Para pelanjut dinilai menyimpang dari semangat dan substansi pemikiran La Ode Kaimoeddin. Sehingga beberapa kabupaten kemudian menolak untuk bergabung.

Pasalnya, sebuah komite yang dibentuk para tokoh asal Buton mengusung Buton Raya sebagai nama calon provinsi tersebut. Nama ini dianggap tidak mengakomodasi semangat persatuan dan kesatuan teritorial jazirah Sulawesi Tenggara. Bahkan dinilai cenderung menafikan faktor geografis, kultur, dan historis daerah (pulau-pulau) lainnya. Karena itu, Muna dan Bombana kemudian tak bersedia menjadi wilayah cakupan Buton Raya.

Selain soal nama, calon ibu kota provinsi juga tidak mendapatkan kesepakatan. Namun demikian, dalam proses yang tidak mulus itu, sebagaimana dijelaskan Drs H La Ode Djeni Hasmar MSi, Komite Pembentukan Provinsi Buton Raya berjalan terus. Komite ini dipimpin Bupati Buton (saat itu) Syafei Kahar. Salah satu produk komite tersebut adalah penyerahan dokumen usulan pembentukan Provinsi Buton Raya kepada pimpinan DPR-RI periode 1999-2014.

Jadi, meskipun dalam kondisi terbelah, semangat Komite Pemakaran Buton Raya tak kendor. Namun, masalah kurangnya daerah otonom cakupan wilayah tentu tidak bisa diselesaikan hanya oleh sebuah komite.

Gubernur Nur Alam kemudian tampil berperan aktif mendukung perjuangan masyarakat Buton. Gubernur langsung fokus ke proses pembentukan beberapa kabupaten baru, untuk mencukupi cakupan wilayah Provinsi Buton Raya.

Sambil menunggu hasil ikhtiar tersebut, Gubernur bersama DPRD Sultra mengajukan proposal pembentukan Provinsi Buton Raya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI. Adapun kabupaten baru yang diusulkan adalah Buton Tengah dan Buton Selatan. Sebelumnya telah dimekarkan ibu kota Kabupaten Buton, Bau-Bau, menyusul Buton Utara dan Wakatobi. Yang disebut terakhir adalah akronim dari Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko yang dahulu disebut Kepulauan Tukang Besi.

Inflasi pemekaran yang nyaris tak terbendung selama reformasi, kemudian disoal para pengamat bahwa kebijakan itu tidak banyak membawa manfaat bagi rakyat, kecuali para elite yang menikmati empuknya kursi kedudukan dan jabatan politik. Presiden SBY pun merespons. Di depan sebuah Sidang Paripurna DPR-RI tahun 2010, dia menyatakan moratorium terhadap pemekaran. Adapun daerah yang menunggu giliran dimekarkan, Presiden menyatakan akan diproses kembali setelah 2013.

Dalam situasi moratorium itu Gubernur Nur Alam melakukan konsolidasi dan pengkajian ulang usulan pembentukan Provinsi Buton Raya. Semua kepala daerah terkait dihimpun dalam Sekretariat Bersama (Sekber) di bawah pimpinan Bupati Buton Umar Samiun. Masalah krusial seperti nama provinsi dan calon ibu kota, segera dituntaskan oleh Sekber.

Puncak konsolidasi adalah Deklarasi Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton yang dilaksanakan di tengah suasana peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 Provinsi Sultra, 27 April 2015, di Kolaka Timur. Gubernur dan enam kepala daerah cakupan wilayah menandatangani naskah deklarasi, disaksikan ribuan pasang mata rakyat Sultra yang ikut hadir pada HUT tersebut.

Alhasil, Buton Raya diganti dengan Kepulauan Buton. Sedangkan calon ibu kota provinsi disepakati Kota Bau-Bau. Kata kepulauan mengacu pada kondisi geografis Pulau Buton di Laut Banda dan dikelilingi pulau-pulau. Bahkan, salah satu kabupaten pilar merupakan gugusan kepulauan yang disebut Kabupaten Wakatobi. Selain itu dengan menyebut provinsi kepulauan, Bappenas tidak perlu berpikir lama-lama untuk mengalokasi dana khusus provinsi kepulauan sesuai perintah sebuah undang-undang yang saat ini belum dilaksanakan pemerintah.

Ihwal tersebut kembali dikemukakan Gubernur Nur Alam saat menjadi nara sumber pada acara halal bihalal di Hotel Adios Bau-Bau, Kamis 30 Juli 2015. Acara itu lebih merupakan simposium, diikuti sejumlah tokoh Buton dari daerah-daerah perantauan. Pemandu simposium adalah Prof Dr Masihu Kamaluddin MSc, mantan Rektor Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang, Jawa Tengah.

   Masihu mengajak peserta berbicara sebagai negarawan, tidak menjurus ke soal teknis pemekaran. Topiknya antara lain, seperti apa masa depan Provinsi Kepulauan Buton. Lalu, dapatkah provinsi ini kuat, sejahtera dan mandiri secara ekonomi. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijadikan Buku Putih (guide line) bagi pembangunan provinsi itu kelak.

Pada hari itu di Kota Bau-Bau digelar dua acara halal bihalal. Yang lainnya digelar di Lapangan Merdeka, di mana hadir berbagai komponen masyarakat dari enam kabupaten/kota cakupan wilayah, yakni Buton, Wakatobi, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Kota Bau-Bau. Dari dua acara silaturahim ini terlihat jelas, rakyat tak sabar lagi menunggu terbentuknya provinsi yang diidam-idamkan. Suasana sangat diwarnai semangat dan hasrat menyala di dada mereka.

Anggota Komisi II DPR-RI Amirul Tamim saat tampil bicara di Lapangan Merdeka menjelaskan, proses pemekaran di era pemerintahan saat ini dilakukan dua tahap: tahap persiapan, dan tahap otonomi secara penuh. Tahap persiapan berlangsung tiga tahun. Tetapi Amirul mengatakan, perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton kini di tangan Gubernur Nur Alam. Dia yakin, Nur Alam pasti mampu menerobos hambatan. “Telah terbukti ada 5-6 kabupaten baru yang dimekarkan di bawah kepemimpinan beliau”, ujarnya. ***

Peningkatan Kesejahteraan Dinilai Efektif

 Oleh Yamin Indas

       SULAWESI TENGGARA dinilai sebagai salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang tergolong efektif meningkatkan kualitas kesejahteraan.   Menurut Harian Kompas edisi Senin, 3 Maret 2014, keberhasilan itu diukur dari rasio efiseiensi penggunaan anggaran terhadap IKD (Indeks Kesejahteraan Daerah) selama periode 2007-2012 yang tercatat 0,43 atau di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,57. Angka  yang semakin kecil dari rata-rata nasional merupakan indikator tingkat efektivitas upaya peningkatan kesejahteraan di Sulawesi Tenggara selama periode  tersebut.

       Sebagai pembanding kita sebut provinsi tetangga, Sulawesi Selatan. Hampir di semua hal, Sulawesi Selatan adalah  provinsi termaju di kawasan timur. Dia bersaing dengan  kondisi Jawa. Namun menurut Kompas edisi Sabtu, 1 Maret 2014, tingkat rasio efisiensi penggunaan anggaran terhadap  IKD dalam periode yang sama tercatat 0,50. Artinya, dia masih agak  tinggi dibanding Sulawesi Tenggara.

       Prestasi atau keberhasilan pembangunan di Sulawesi Tenggara seperti diuraikan di atas, memang tidak bisa ditutup-tutupi  hanya dengan kemahiran mengoceh ke sana ke mari, untuk mendiskreditkan kepemimpinan Gubernur Nur Alam. Tidak mungkinlah Matahari  bisa ditutup dengan sapu tangan.

       Dalam rangka pergantian kepemimpinan nasional tahun ini, surat kabar terkemuka Harian Kompas  memotret    peta politik, pokok pikiran, dan persoalan mendasar bangsa ini dengan melakukan serangkaian wawancara kepada para ketua umum partai politik dan para gubernur se-Indonesia.  Wawancara tersebut dimuat mulai bulan Januari. Tujuannya menurut saya, adalah untuk pencerahan dan sekaligus masukan kepada  presiden baru, serta mencari sosok-sosok calon pemimpin nasional.

   Siapa bakal pengganti Presiden SBY, kita sendirilah yang akan menentukannya  melalui pemilihan langsung dua tahap: pemilihan umum untuk anggota legislatif awal April, dan bulan Juli nanti pemilihan umum  presiden dan wakil presiden.

       Jika para calon presiden dan tim suksesnya memiliki kepekaan terhadap situasi dan persoalan bangsa dewasa ini, tentu kontribusi Kompas tersebut menjadi pembungkus kacang goreng tetapi akan disimak dan dijadikan bahan (masukan) bagi perumusan visi misi, atau bahan pelengkap bagi sebuah konsep  GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).

       Konon, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kini tengah menyiapkan konsep GBHN dalam rangka pembangunan semesta berencana 30 tahun, yang akan dilaksanakan secara bertahap.  Artinya, jika menang dalam dua tahap pemilu tadi, PDI-P akan mengembalikan praktek ketatanegaraan  sebelum reformasi yakni penetapan GBHN sebagai acuan dan arah pembangunan nasional.

GBHN tersebut menjadi pedoman presiden terpilih untuk membuat rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah. Dengan demikian, pembangunan dilaksanakan lebih terarah, tidak simpang siur. Dan boleh jadi, GBHN itulah yang menjadi ‘visi misi’ calon presiden dari PDI-P.

Lebih netral

       Tulisan hasil wawancara dengan para pemimpin parpol dan para gubernur, oleh Kompas dibuka dengan slogan dalam bentuk tulisan tangan/ketikan dari ketua umum partai atau gubernur. Nur Alam sendiri menulis begini: “Jika waktu masih tersedia, pikiran dan tenaga terus tercurahkan. Sultra! Masyarakat dan pemerintah terus bekerja keras untuk Indonesia demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara”.

       Slogan atau pokok-pokok pikiran Nur Alam terasa lebih netral. Tidak menyindir rezim yang sedang  berkuasa. Ada gubernur yang malah menyebut syarat moral dan kriteria  untuk presiden mendatang. Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, misalnya, menulis begini: “Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dan berkarakter, serta berkomitmen melaksanakan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, menuju Indonesia Hebat yang berdaulat dan berdikari serta  berkepribadian” (Kompas, 21 Februari 2014).

       Syahrul Yasin Limpo menulis: “Hanya dengan menata kelola segala sumber daya yang ada itu dengan baik, maka rakyat akan sejahtera, damai dan tenteram serta teratur hidup di dalamnya. Oleh karena itu, harus hadir pemerintahan yang berpihak  pada rakyat dan tidak meladeni diri sendiri, tidak korupsi yang menjadi jawaban dan harapan kita ke depan (Kompas, 1 Maret 2014).

Minta Keringanan Pajak

       Dari wawancara para gubernur  terutama dari kawasan timur, terlihat lagi secara gamblang untuk kesekian kalinya bahwa kondisi luar Jawa memang masih tetap terbelakang. Penyebabnya: miskin infrastruktur! Jalan, kereta api, pelabuhan laut dan udara, alat-alat transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, waduk dan irigasi, masih jauh tertinggal. Bahkan, alat transportasi massal seperti kereta api masih nol belaka. Padahal Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Barat (Papua) pasti tidak akan menolak jika diberi kereta api karena dia jauh lebih murah dibanding tarif pesawat terbang.

       Nur Alam dengan lantang mengatakan, Sulawesi Tenggara sangat kaya dengan sumber alam. Akan tetapi kekayaan tersebut belum terkelola secara optmal akibat minimnya infrastruktur. Target Sulawesi Tenggara adalah pembangunan industri (hilirisasi) sektor pertambangan maupun sektor pertanian untuk mendapatkan nilai tambah jika seandainya infrastruktur tersedia secara baik.

       Salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan Sulawesi Tenggara terkait dengan optimalisasi pemanfaatkan sumber daya alam, sebagaimana ditulis Kompas, ialah energi listrik. Gubernur Nur Alam mengatakan, modal investasi menjadi sangat tinggi akibat langkanya tenaga listrik. Untuk membangun sebuah industri pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel, investor harus mengeluarkan investasi tambahan buat pengadaan power plant  maupun beberapa infrastruktur yang lain.

       Di Sulawesi Tenggara saat ini tercatat 516 izin usaha pertambangan (IUP). Namun pengusaha yang nekad membangun smelter, jumlahnya  belum sebanyak jari-jari  sebelah tangan. Penyebabnya antara lain soal tenaga listrik, jalan, dan pelabuhan. Karena itu, Gubernur Nur Alam berharap pemerintahan presiden baru dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar tersebut.

    “Dibutuhkan stimulan dari pemerintah pusat, misalnya, memberikan potongan pajak kepada pengusaha yang mau membangun smelter dengan membangun infrastrukturnya sendiri”, kata Nur Alam sebagaimana  dikutip Harian Kompas. ***

Komitmen Sofyan Wanandi

Sofyan Wanandi berdiskusi dengan Gubernur Nur Alam di kawasan pantai Teluk Kendari. Di kawasan itu bos Grup Gemala itu berniat membangun hotel berbintang. Foto Ikhsan Rifani SH

Sofjan Wanandi (kanan) menyimak penjelasan Gubernur Nur Alam tentang program revitalisasi  Teluk Kendari. Di kawasan pantai teluk yang molek itu bos Grup Gemala tersebut berniat membangun hotel berbintang. Foto Ikhsan Rifani SH

    AWAL November, tepatnya Ahad tanggal 3 November 2013 pengusaha terkemuka Sofyan Wanandi mengunjungi Sulawesi Tenggara. Ada beberapa komitmen dari tokoh yang pernah dekat dengan pusat kekuasaan Orde Baru itu bagi percepatan pembangunan Provinsi Sultra. Di antaranya pendirian sekolah teknik di Kendari, dan pembangunan industri perikanan di Pulau Wawonii, sebuah kabupaten baru di Sultra.

Di Bandara Haluoleo Kendari mantan aktivis 1966 kelahiran Sawahlunto (Sumatera Barat) 72 tahun silam,  itu disambut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sultra Gunawan Yiedri. Sofyan Wanandi adalah Ketua Umum Pengurus Harian Apindo selama 10 tahun terakhir (dua periode).

       Gubernur Sultra Nur Alam kemudian menjamu tamunya itu di Swissbel Hotel. Nur Alam yang juga berlatar belakang pengusaha memang sudah berkali-kali mengundang Sofyan Wanandi ke Sultra. Tidak heran jika pertemuan malam itu mereka larut dalam suasana hangat penuh keakraban.

       Kunjungan Sofyan Wanandi dianggap momen penting oleh Gubernur Nur Alam. Ia mendadak mengumpulkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lalu menghadirkan Sofyan Wanandi di kantor gubernur. Di forum itu Sofyan Wanandi mengemukakan beberapa kemungkinan yang bisa dia perbuat bagi Sultra. Kemungkinan itu tentu saja sesuai potensi dan peluang yang tersedia sebagaimana dipaparkan Gubernur Nur Alam.

       Sofyan Wanandi adalah bos Grup Gemala. Kelompok ini  terdiri dari beberapa perusahaan yang bergerak antara lain di bidang industri komponen otomotif, kimia dan farmasi, properti, dan jasa pelayanan. Beberapa anggota Grup Gemala telah sukses melakukan ekspansi ke mancanegara seperti Australia, sejumlah negara  Asia, dan lain-lain.

       Potensi perikanan menarik perhatian Ketua Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN) itu. Maka Nur Alam pun sontak mengajak mantan sekretaris pribadi Soedjono Humardani (Aspri Presiden Soeharto di awal Orde Baru) melihat Pulau Wawonii di ambang masuk Laut Banda. Pulau ini sejak era Orde Baru diincar untuk dijadikan lokasi industri perikanan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan Provinsi Sultra.

       Namun, obsesi pemerintah itu tak kunjung menjadi kenyataan hingga rezim Orde Baru tumbang. Karunia lain turun. Pulau Wawonii berhasil dimekarkan menjadi daerah otonom. Dengan status itu diharapkan Wawonii bisa mengejar ketinggalannya di berbagai bidang. Pulau seluas 86,761 km persegi itu berpenduduk hanya sekitar 30.000 jiwa. Dinamika sosial dan ekonomi di pulau itu selama menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Konawe bergerak lamban akibat minimnya infrastruktur. Padahal Wawonii kaya dengan potensi sumber daya alam seperti perikanan dan mineral.

       Setelah menyandang  status daerah otonom Wawonii dengan sendirinya menciptakan peluang lebih luas, termasuk obsesi menjadikannya sebagai kawasan industri perikanan. Seperti dijelaskan Gubernur Nur Alam, Sofyan Wanandi berjanji akan mengajak investor Taiwan untuk melakukan investasi di bidang perikanan di kabupaten baru itu. Sofyan Wanandi menginginkan, nelayan setempat dibantu sarana dan alat-alat tangkap, lalu hasil tangkapan mereka ditampung investor perikanan. Plasma industri perikanan bukan hanya nelayan Wawonii tetapi juga nelayan dari sejumlah kabupaten kepulauan di Sultra dan Sulawesi Tengah.

       Komitmen lain mantan aktivis `1966 itu adalah rencana pembangunan sekolah teknik dan hotel berbintang di Kota Kendari. Sekolah teknik tersebut, menurut Nur Alam, akan mencetak tenaga teknik menengah di bidang mesin termasuk mesin kapal perikanan. Sekolah serupa telah dibuka di Semarang. Sofyan Wanandi minta pihak-pihak terkait untuk meninjau sekolah teknik di Semarang itu.

       Gunawan Yiedri, pengusaha asal Tiworo (Muna) yang  berdomisili di Surabaya menyebut Sofyan Wanandi sebagai tokoh yang konsisten. Karena itu, apa yang dijanjikannya buat Sultra, pasti dia realisasikan. “Dia terkesan dengan kepemimpinan Gubernur Nur Alam. Sofyan Wanandi mengatakan, jika ada beberapa orang saja gubernur di Indonesia seperti Nur Alam, maka negeri ini akan lebih pesat perkembangannya”, ujar Gunawan.

       Gunawan tidak ngecap. Salah satu kiat Gubernur Nur Alam untuk memacu pembangunan Sultra lebih cepat, memang ia mendekati pengusaha besar sekelas Sofyan Wanandi, misalnya,  agar mau berinvestasi di daerahnya. Contoh konkret lain adalah Lippo Group. Dia  berhasil melobi James Riady, pemilik Lippo Group. Sehingga hadirlah pusat wisata belanja  termegah di Sultra, di Kota Kendari. Swalayan tersebut setiap hari selalu dipadati pengunjung. Kota Kendari pun berkilau antara lain karena kehadiran Lippo Plaza. ***